JAKARTA – Forum Lintas Pengurus Provinsi dari Persatuan Tenis Lawn Indonesia (Pelti) berkomitmen menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) demi menyelamatkan organisasi tersebut.
Keseriusan itu disampaikan dua perwakilan forum, Rudi Basuki dan Teuku Taufan, usai mengikuti rapat via zoom dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Kamis, 16 Januari 2025.
Rapat daring dengan agenda Klarifikasi Permohonan Usulan Penyelenggaraan Munaslub PP Pelti ini dihadiri perwakilan Kemenpora, PP Pelti, Forum Lintas Pengprov Pelti, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
"Forum menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan akuntabel antara PP Pelti dan Pengprov untuk menyelesaikan konflik yang merugikan organisasi," ujar Rudi Basuki dalam keterangan.
Rencana Munaslub ini mendapat dukungan sebesar 2/3 pengurus provinsi. Forum bersikeras menggelar Munaslub demi menyelamatkan organisasi Pelti dan memajukan tenis nasional.
Forum ini sebelumnya sudah mengirimkan mosi tidak percaya terhadap PP Pelti ke KONI Pusat dengan bukti tanda terima resmi pada tanggal 6 Januari 2025. Meski demikian, ada sanggahan mosi itu tidak diterima yang dituju.
Rudi Basuki mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Forum Lintas Pengprov Pelti dengan tegas membantah klaim itu. Mereka meminta KONI sebaiknya mengecek kembali agenda surat yang masuk.
"Dalam kesempatan berdurasi lima menit itu, forum menyampaikan beberapa poin penting di antaranya permasalahan awal bermula dari komunikasi yang tidak terjalin baik antara PP Pelti dan Pengprov," kata dia.
Di sisi lain, PP Pelti menuduh forum melakukan tindakan makar dan diinvestigasi seperti pelaku kriminal. Mereka kemudian membekukan Pengprov Jawa Barat (Jabar) dan penetapan pelaksana tugas (Plt) yang melanggar AD/ART organisasi.
Surat mosi tidak percaya kepada Pelti diajukan pada tanggal 31 Desember 2024. Salah satu poin penting di dalamnya adalah mengajukan Munaslub PP Pelti sesuai dengan AD/ART organisasi.
Taufan mengatakan bahwa andaikata surat itu tidak ditanggapi hingga 31 Januari 2025 maka forum sah akan menyelenggarakan Munaslub secara mandiri pada 1 Februari 2025.
"Jadi, tudingan makar itu tidak berdasar sama sekali karena dalam AD/ART Pelti Pasal 11 jelas diatur tentang kebebasan dalam mengkritik kebijakan serta membela diri jika dirugikan. Di sini PP Pelti kembali melanggar aturan," ujar dia.
Hal lain yang menjadi dasar dan untuk menyamakan persepsi para pendukung Forum Pengprov Pelti adalah kesadaran terkait Peraturan Organisasi Pelti Nomor 5 tentang Pedoman Penjaringan dan Penyaringan Ketua Umum Pelti pada BAB V poin 5.4b.
Di sana ada penegasan bahwa calon ketua umum harus bebas dari vonis hukuman pidana lebih dari dua tahun. Namun, Tim TPP memainkan peran penting dengan meloloskan Ketum PP Pelti dari persyaratan ini.
Taufan berharap agar Kemenpora dan KONI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Munaslub yang sesuai dengan ketentuan konstitusional guna menyelamatkan organisasi.
"Dengan adanya rapat ini, Forum Komunikasi Lintas Pengprov Pelti berharap dapat membuka jalan untuk penyelesaian konflik dalam organisasi dan memastikan komunikasi yang lebih baik antara PP Pelti dan Pengprov di masa mendatang," ucap Taufan.
Posting Komentar