Recent Posts

More
Tweet Share Share Share Share Share

April 01, 2026
ILUSTRASI UNSPLASH/Jieun Lim

JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengusulkan anggaran tambahan sebesar 26,2 triliun won (Rp290 triliun), yang sebagian untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Tambahan anggaran itujuga mencakup pemberian bantuan tunai kepada sekitar 70 persen penduduk.

"Gelombang besar krisis dengan cepat mendekati perekonomian kami, didorong oleh peningkatan tajam tentang ketidakpastian di dalam dan luar negeri akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,"kata Menteri Perencanaan dan Anggaran KorselPark Hong-keunpada Selasa, 31 Maret dilansir ANTARA dari Yonhap.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, usulan yang disetujui dalam rapat kabinet itu berfokus pada tiga hal utama, yakni menanggapi harga minyak yang tinggi, menstabilkan mata pencaharian, dan meminimalkan kerusakan industri sambil mengamankan rantai pasokan, demikian menurut Kementerian Perencanaan dan Anggaran Korsel.

Harga minyak global telah naik tajam karena Selat Hormuz secara efektif ditutupsejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dilakukan pada akhir Februari lalu hingga mengganggu pasokan minyak global. Korea Selatan sangat bergantung pada impor untuk energi.

Menteri Hong-keun menerangkan harga minyak tinggi dan inflasi memberikan bebanlebih berat kepada kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan generasi muda di Korea Selatan.

Komponen utama dari usulan tambahan anggaran tersebut adalah pemberian uang tunai sebesar 4,8 triliun won (Rp53,1 triliun) untuk 70 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah, kata kementerian tersebut.

Sekitar 35,8 juta warga Korea Selatan akan menerima sekitar 100 ribu won (Rp1,1 juta) dan 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang, dengan pembayaran yang dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan, wilayah, dan apakah penerima bantuan tinggal di daerah yang mengalami penurunan populasi.

Manfaat terbesar hingga 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang akan diberikan kepada penerima jaminan hidup dasar yang tinggal di wilayah metropolitan Seoul.

Sementara itu, sebanyak 5,1 triliun won (Rp56,5 triliun) lainnya akan dialokasikan untuk mendukung program pembatasan harga bahan bakar dan langkah-langkahmengatasi potensi gangguan pasokan nafta, bahan baku utama yang banyak digunakan dalam industri petrokimia dan industri lainnya.

Di bawah sistem pembatasan harga yang diadopsi pada Maret, Pemerintah Korea Selatan menetapkan harga maksimum untuk produk bahan bakar yang dipasokkilang minyak ke SPBU dan distributor ritel setiap dua pekan, yang mencerminkan perubahan harga minyak internasional.

Dari anggaran tambahan Rp56,5 triliun tersebut, sebanyak 87,7 miliar won (Rp971,8 miliar) di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan tingkat pengembalian biaya transportasi umum hingga 30persenselama enam bulan, sebagai tindak lanjut dari sistem rotasi kendaraan wajib selama lima hari.

Pemerintah Korea Selatan telahmemberlakukan sistem pembatasan kendaraan di sektor publik, sambil mendorong partisipasi sukarela dari sektor swasta dan mempromosikan penggunaan transportasi umum.

Kementerianmengatakan 9,7 triliun won (Rp107triliun) lainnya akan digunakan untuk memperkuat keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Pengeluaran lainnya ialah1,9 triliun won (Rp21 triliun) untuk kewirausahaan pemuda dan dukungan lapangan kerja, 500 miliar won (Rp5,5 triliun) untuk transisi energi terbarukan, serta 700 miliar won (Rp7,7 triliun) untuk stabilisasi rantai pasokan.

Anggaran tambahan itu diusulkan tanpa menerbitkan obligasi tambahan, dengan menggunakan 25,2 triliun won (Rp279triliun) dari pendapatan pajak dan 1 triliun won (Rp11 triliun) dari dana publik.

"Pendapatan pajak tambahan ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dicapai di bawah pemerintahan saat ini, termasuk tingginyasektor semikonduktor dan kinerja pasar saham yang kuat," kata Menteri Hong-keun.

Partai-partai oposisi juga telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tambahan tersebut pada sidang pleno yang dijadwalkan pada Jumat (3/4).

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 31, 2026
ILUSTRASI/Kapal perang melintasi Selat Hormuz/FOTO Mass Communication Specialist 2nd Class Jason R. Zalasky via Wikimedia Commons

JAKARTA - Parlemen Iran akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz, di mana Teheran akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri ParlemenAlaeddin Boroujerdipada Senin, 30 Maret.

"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut,"kata Boroujerdi seperti dikutippenyiar IRIB dilansir ANTARA dari Sputnik.

Boroujerdi menerangkan tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin Iran. Teheran, sambungnya, juga akan menjamin keamanan kapal dan memberlakukan tarif transit.

Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.

Eskalasi konflik di sekitar Iran telah menyebabkan blokadede factodi Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 30, 2026
Kapal tanker sedang bongkar muat di pelabuhan Busan, Korea Selatan. (Unsplash-Tim Winkler)

JAKARTA - Pasukan Angkatan Laut (AU) Uni Eropa (UE) mengeluarkan peringatan terhadap industri pelayaran internasional khususnya Eropa mengenai ancaman di Laut Merah menyusul mulai bersikapnya kelompok Houthi Yaman atas serangan AS-Israel terhadap Iran.

Pasukan gabungan UE bagian dari operasi penjagaan Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia atau dikenal Operasi Aspides ini menginformasikan peringatan tersebut dalam akun media sosialnya pada Minggu sore 29 Maret.

"Pembaruan! Pesan informasi EUNAVFOR ASPIDES kepada industri pelayaran tentang dukungan terbaru Houthi kepada Republik Islam Iran," tulis Operasi Aspides di akun X-nya.

Update‼️ EUNAVFOR ASPIDES’ Informational Message to the Shipping Industry on the latest Houthis’ support to the Islamic Republic of Iran. pic.twitter.com/3LvxwskZn1

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 28, 2026

Operasi Aspides mengatakan pihaknya memantau situasi dengan cermat setelah apa yang mereka sebut sebagai peningkatan dukungan Houthi untuk Iran.

Dalam unggahan ini, Operasi Aspides juga memberikan panduan terbaru kepada industri pelayaran, dan mendesak agar kapal-kapal untuk mendaftar dan mencari dukungan untuk melewati jalur keamanan maritim.

Pasukan UE tersebut menekankan, asetnya tetap dikerahkan dan waspada di area operasi karena terus menjalankan mandatnya untuk melindungi pelayaran komersial dan memastikan kebebasan navigasi di wilayah tersebut.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 29, 2026
Perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keterlibatan aktif orang tua dalam memahami aktivitas digital anak sehari-hari. Anak itu bisa positif atau negatif bukan hanya soal games, tapi tergantung dari orang tuanya," ujar Irene usai menghadiri kegiatan PUBGM Anniversary Carnival, di Surabaya, Sabtu.

SURABAYA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi momentum penting untuk meningkatkan peran orang tua dalam mendampingi anak di ruang digital.

“Perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keterlibatan aktif orang tua dalam memahami aktivitas digital anak sehari-hari. Anak itu bisa positif atau negatif bukan hanya soal games, tapi tergantung dari orang tuanya," ujar Irene usai menghadiri kegiatan PUBGM Anniversary Carnival, di Surabaya, Sabtu.

Selain itu, ia menjelaskan, melalui PP Tunas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih memahami jenis gim maupun konten digital yang diakses anak sesuai usia.

Menurut dia, kehadiran pemerintah melalui regulasi tersebut dapat membantu orang tua dalam menentukan batasan serta pilihan aktivitas digital yang tepat bagi anak.

“Harapan kita dengan adanya Undang-Undang Tunas ini bisa meningkatkan awareness bahwa pentingnya peran seorang dewasa,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, orang tua perlu beradaptasi dengan perkembangan gim atau ruang digital yang kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang interaksi sosial dan peluang ekonomi kreatif.

Ia mengimbau orang tua untuk terlibat langsung agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman dengan anak dalam penggunaan teknologi digital.

“Imbauannya buat semua orang tua, ikutan main supaya tahu persis apa yang terjadi,” tuturnya.

Selain itu, ia menilai pendekatan pendampingan lebih efektif dibandingkan pelarangan dalam membangun ekosistem digital yang sehat bagi anak.

“Kenapa nggak kita bersama-sama, alih-alih melarang, mari kita merangkul,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mediodecci Lustarini mengatakan PP Tunas juga mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak.

Ia menjelaskan platform digital diwajibkan melakukan penilaian risiko terhadap setiap layanan yang disediakan, khususnya yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi anak di ruang digital.

Menurut dia, kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam PP Tunas untuk memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki mekanisme perlindungan yang terukur dan sistematis bagi pengguna usia anak.

“Platform juga diberikan tanggung jawab untuk menilai risiko apa yang bisa memberikan dampak pada anak,” tuturnya.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 29, 2026
Presiden AS Donald Trump bersama utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff/FOTO White House via Wikimedia Commons

JAKARTA - Utusan Khusus Steve Witkoff memastikan Amerika Serikat (AS) akan menggelar pertemuan dengan Iran setidaknya "pekan ini”. Presiden Donald Trump saat ini dilaporkan menginginkan "kesepakatan damai" di tengah serangan AS-Israel yang masih berlangsung.

“Kami memperkirakan akan ada pertemuan pekan ini dan tentu berharap hal itu terwujud. Kapal-kapal mulai melintas, ini merupakan tanda positif, dan saya rasa presiden menginginkan kesepakatan damai,” kata Steve Witkoff dalam pernyataannya di sebuah forum investasi di Miami.

“Inilah yang saya maksud dengan negosiasi, dan kami tidak akan berhenti sampai proses ini tuntas. Kami juga telah mengajukan hal tersebut,” sambungnya dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 28 Maret.

Sementara itu, secara terpisah, Trump mengklaim Iran ingin mengadakan pembicaraan.

"Mereka dihancurkan. Mereka ingin bicara, dan kami juga menginginkannya, sekarang mereka ingin membuat kesepakatan," katanya.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan Washington memperkirakan akan menyelesaikan kampanye militernya melawan Iran “dalam hitungan pekan, bukan bulan,” dan AS dapat mencapai tujuannya tanpa mengerahkan pasukan di lapangan.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang.

Iran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah aset militer AS, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, serta mengganggu pasar dan penerbangan global.

Selain itu, setidaknya 13 anggota militer AS telah tewas sejak perang dimulai, dalam konflik yang telah menaikkan harga energi dan mempengaruhi pengiriman melalui Selat Hormuz.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

Maret 29, 2026
ILUSTRASI UNSPLASH/Laura Siegal

JAKARTA - Palestina menyerukan intervensi internasional guna mencegah penggusuran paksa terhadap lebih dari 200 keluarga Palestina di Yerusalem.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan warga di lingkungan Silwan menghadapi ancaman penggusuran dari rumah mereka oleh warga Israel yang telah merampas tanah Palestina.

“Lebih dari 200 keluarga Palestina, yang terdiri dari sekitar 900 orang di Yerusalem Timur, menghadapi ancaman penggusuran dan pengusiran paksa, sebagian besar akibat tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan Israel oleh organisasi pemukim ekstremis,” katanya dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 28 Maret.

Menurut kementerian, pengadilan Israel digunakan “sebagai alat untuk memperkuat situasi ilegal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberikan legitimasi semu di Kota Suci,” seraya menambahkan “pengadilan pendudukan adalah bagian dari praktik kriminal pendudukan.”

Mereka mencatat adanya peningkatan penggusuran paksa yang menyasar warga Palestina di wilayah pendudukan Yerusalem, dan mengutuk keras penggusuran 15 keluarga pekan lalu dari lingkungan Batn al-Hawa di Silwan, serta perintah pembongkaran tujuh rumah di Qalandiya.

Pernyataan itu menyebutkan pembangunan di Yerusalem adalah bagian dari rencana “yang bertujuan untuk melakukan Yahudisasi terhadap Kota Suci, menggusur rakyat Palestina, dan mengubah komposisi demografinya.”

Kementerian menyerukan komunitas internasional untuk bertindak, Palestina mendesak negara-negara dan organisasi internasional untuk mengambil “langkah yang lebih tegas dan konkrit” untuk mencegah penggusuran paksa yang sedang berlangsung dan menyerukan agar semua tindakan Israel dinyatakan tidak sah secara hukum.

Mereka juga mendesak komunitas internasional untuk melakukan tekanan diplomatik dan memperkuat kehadirannya di lapangan.

PBB mengatakan pada 26 Maret pasukan Israel mengusir paksa setidaknya 16 keluarga Palestina dari daerah Batn al-Hawa di Silwan.

Pasukan Israel setiap hari melakukan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang diberlakukan sejak 10 Oktober, yang telah menewaskan 691 orang dan melukai 1.876 lainnya menurut data Kementerian Kesehatan Palestina.

Israel melancarkan perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023, menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina, melukai sekitar 172.000 lainnya, dan menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil.

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.