Recent Posts

More
Tweet Share Share Share Share Share

April 20, 2026
Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama/ Foto: ANTARA

JAKARTA - Polres Pamekasan, Jawa Timur menangkap terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur dan sekaligus sebagai pemeran dalam video asusila yang selama ini tersebar luas pada sejumlah platform media di wilayah itu.

"Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 4 April 2026," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama di Pamekasan, Minggu.

Korban dalam kasus ini berinisial PJ (wanita, 15), sedangkan pelaku berinisial FP (laki-laki,15). Keduanya sama-sama berstatus pelajar.

Menurut Evan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku dan korban diketahui saling mengenal dan memiliki hubungan asmara.

Tindak pidana persetubuhan telah dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu September hingga pertengahan Oktober 2025.

Seluruh kejadian tersebut berlangsung di sebuah kamar kos yang berlokasi di Jalan Jokotole Indah, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

​"Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka mengajak korban ke kamar kos tersebut. Meskipun korban sempat menolak, terduga pelaku melakukan pemaksaan agar korban mau melayaninya," kata Evan.

​Selanjutnya pelaku secara sadar merekam aksi tersebut menggunakan telepon seluler miliknya.

Kepada penyidik, FP mengaku video tersebut awalnya hanya untuk tontonan pribadi. Namun, video pada akhirnya bocor dan tersebar luas di masyarakat.

​"Menurut keterangan dari terduga pelaku, video tersebut diduga kuat disebarkan oleh rekannya yang berinisial W," katanya.

Saat ini, lanjut dia, Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan masih melakukan pendalaman intensif dan tengah memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran video asusila tersebut.

Sementara, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat pelaku dengan Pasal 473 ayat (1), (2) huruf b Subsider Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana persetubuhan dan pornografi.

​"Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tentunya proses hukum akan tetap berjalan sesuai koridor, dengan tetap memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 20, 2026
Kondisi Gaza akibat serangan Israel/DOK © WFP/Maxime Le Lijour

JAKARTA - Jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai 72.549 orang, sementara 172.274 lainnya terluka, menurut sumber medis wilayah tersebut.

Mereka juga melaporkan rumah sakit di Gaza telah menerima delapan jasad warga Palestina dan 24 orang korban luka dalam 24 jam terakhir.

Jumlah korban tewas sejak gencatan senjata 11 Oktober melonjak menjadi 773 orang, sementara itu lebih dari 2.171 lainnya dilaporkan terluka.

Selama periode yang sama, sebanyak 761 jasad warga Palestina telah ditemukan.

Disebutkan pula ribuan warga Palestina masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan atau tergeletak di jalanan.

Namun, petugas tanggap darurat kesulitan menjangkau mereka lantaran minimnya peralatan evakuasi untuk mengangkut puing dan operasi penyelamatan.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 19, 2026
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera. (Dok. Kementerian PU)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat pada 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan terdampak bencana di wilayah Sumatera guna mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari penanganan pasca bencana.

“Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, seperti disitat Antara.

Penanganan tersebut mencakup 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pasca bencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.

Pada fase ini, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa volume sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan. Upaya ini dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatera Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatera Barat 1 TPA.

Selain itu, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis untuk mendukung keberlanjutan operasional, antara lain pemesanan geotekstil untuk perkuatan sellandfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan di IPLT.

Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.

Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU melakukan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dengan target tuntas pada Oktober 2028. Hal ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi secara lebih baik dan berkelanjutan.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan pasca bencana.

Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern dan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan bukan hanya investasi fisik, tetapi juga investasi sosial dan lingkungan jangka panjang demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 19, 2026
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada pers sebelum berangkat dari Gedung Putih menuju Las Vegas, Nevada pada 16 April 2026, di Washington DC. (ANTARA - Celal Güneş – Anadolu – pri)

JAKARTA - Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung, dengan diskusi yang berjalan “sangat baik,” kata Presiden AS Donald Trump pada Sabtu.

“Kami sedang melakukan pembicaraan yang sangat baik. Ini berjalan dengan sangat baik,” ucap Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih, seperti disitat Antara.

Trump juga berjanji akan memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan pembicaraan tersebut sebelum akhir hari Sabtu.

Amerika Serikat mengambil “sikap keras” dalam negosiasi dengan Iran, ujarnya, seraya menambahkan bahwa Teheran akan kesulitan untuk mencoba “memeras” AS.

Pada Jumat (17/4), Axios melaporkan bahwa putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dapat berlangsung pada 19 April di Islamabad.

Adapun AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, pada 28 Februari. Serangan itu menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu. Pembicaraan selanjutnya di Islamabad berakhir tanpa hasil.

Meskipun tidak ada pengumuman dimulainya kembali permusuhan, AS mulai melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Para mediator saat ini berupaya mengatur putaran negosiasi baru.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 19, 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). (Dok. Kementerian PKP)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan 324 hunian sementara atau huntara di kawasan Senen, Jakarta agar rakyat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan tertata.

Dia menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu seperti disitat Antara.

Ia mengungkapkan progres pembangunan huntara berjalan sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni,” katanya.

Ia memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Satu unit huntara akan dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, WC, dapur, mushola, dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program ini.

“Terima kasih kepada teman-teman BUMN yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perumahan rakyat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pembangunan huntara di kawasan Senen ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca selengkapnya »
Tweet Share Share Share Share Share

April 19, 2026
Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Jasa Raharja mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi, integrasi data, serta penguatan kolaborasi guna meningkatkan kepatuhan, efisiensi pemungutan, dan kualitas pelayanan publik.

"Pentingnya komitmen bersama dari semua pihak untuk bisa mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, seperti disitat Antara.

Dia menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, bertajuk "Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Menurutnya hal itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, serta efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Agus menyebutkan, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengawal pendapatan daerah agar lebih maksimal yakni intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber yang belum dioptimalkan, peningkatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem kerja, serta inovasi agar kinerja semakin meningkat.

Dia menilai, kehadiran berbagai pihak dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa negara hadir dalam memastikan tata kelola pendapatan daerah berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menekankan, peran perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin menyampaikan, pihaknya berperan sebagai enabler atau fasilitator dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi.

"Jasa Raharja mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time, mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, serta menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga kemudahan dan kepercayaan.

"Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh kewajiban, tetapi bagaimana sistem yang kita bangun mampu menghadirkan kemudahan, keterhubungan, dan kepercayaan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui peran tersebut, Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia.

Implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi menjadi fondasi penting dalam memastikan validitas data dan meningkatkan efektivitas pemungutan.

Upaya itu, sejalan dengan semangat transformasi digital yang didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia dalam memperkuat tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selain itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan Jasa Raharja, perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan dasar bagi pengguna jalan.

"Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati," tuturnya.

Ia juga menegaskan partisipasi pihaknya dalam rapat itu sebagai komitmen Jasa Raharja untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

"Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," kata Awaluddin.

=-=

Suasana Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026, bertajuk "Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digelar di Jakarta. (Dok. Jasa Raharja)

Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.