NETIZEM

JAKARTA - Sejumlah negara di Uni Eropa dilaporkan enggan menerima anggota baru karena khawatir memicu reaksi publik yang dapat memperkuat partai-partai sayap kanan ekstrem, demikian laporan Politico, Selasa (14/4) mengutip diplomat dan pejabat Eropa.

Pemerintah di Eropa disebut cemas pemimpin yang mengangkat isu perluasan keanggotaan Uni Eropa berisiko kehilangan dukungan politik.

Dilansir ANTARA dari Sputnik/RIA Novosti-OANA, sejumlah negara juga khawatir perdebatan lama akan kembali mencuat, terutama terkait tenaga kerja bergaji rendah yang berpotensi menggantikan pekerja bergaji lebih tinggi di Eropa Barat.

Kekhawatiran tersebut mengingatkan pada diskusi yang muncul sebelum Polandia bergabung pada 2004.

Kondisi tersebut dinilai sangat relevan bagi Prancis, di mana hukum mengharuskan referendum untuk menyetujui masuknya anggota baru.

Referendum terkait calon anggota Uni Eropa dikhawatirkan dapat mendorong peluang kemenangan pemimpin sayap kanan populis Jordan Bardella dalam pemilihan presiden 2027.

Sementara itu, Jerman, Belanda, dan Italia menekankan penerimaan anggota baru harus didasarkan pada implementasi reformasi yang terbukti, tanpa pengecualian atas dasar geopolitik.

Isu perluasan keanggotaan sebenarnya dijadwalkan dibahas dalam pertemuan puncak Uni Eropa di Siprus, namun hal itu kini dinilai kecil kemungkinan terjadi mengingat perbedaan pandangan di antara para pemimpin Eropa.

Pada Maret lalu, Politico juga melaporkan Uni Eropa akan menghadapi kesulitan meyakinkan negara anggota saat ini untuk menerima negara yang lebih miskin seperti Ukraina, yang diperkirakan akan lebih banyak menerima dana dibandingkan kontribusinya.

Jika negara-negara tersebut bergabung, mereka juga akan menuntut porsi anggaran, sehingga negara anggota lama berpotensi menerima dukungan yang lebih kecil.

Status kandidat dan dimulainya negosiasi tidak menjamin keanggotaan Uni Eropa. Turki telah menjadi kandidat sejak 1999, Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro sejak 2010, dan Serbia sejak 2012.

Kroasia, negara terakhir yang bergabung dengan Uni Eropa, resmi menjadi anggota pada 2013 setelah melalui proses selama 10 tahun.