JAKARTA - Warga Australia didesak untuk beralih ke transportasi umum karena konflik bersenjata di Timur Tengah telah memengaruhi pasokan energi ke sebagian besar Asia.
Memperingatkan "bulan-bulan ke depan mungkin tidak mudah," Perdana Menteri Anthony Albanese, dalam pidato nasional yang jarang disampaikan kepada warga Australia, mengatakan: "jika Anda bepergian dengan kendaraan pribadi, jangan membawa bahan bakar lebih dari yang Anda butuhkan."
"Jika Anda dapat beralih menggunakan kereta api, bus, atau trem untuk bekerja, lakukanlah. Itu akan membangun cadangan kita dan menghemat bahan bakar bagi masyarakat," kata Albanese, karena Australia telah mulai menggunakan cadangan strategisnya dilansir ANTARA dari Anadolu, Kamis, 2 April.
Canberra juga telah memesan cadangan bahan bakar darurat dari AS untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Australia hanya memperoleh 2 persen produk energinya, senilai 37 miliar dolar pada 2024, dari Timur Tengah, dan telah mengurangi separuh pajak bahan bakarnya.
"Kami berupaya menurunkan harga bahan bakar, memproduksi lebih banyak bahan bakar di sini, dan menjaganya tetap di dalam negeri," katanya, menambahkan bahwa perang di Timur Tengah telah menyebabkan "kenaikan harga bensin dan solar terbesar dalam sejarah."
"Dan mendapatkan lebih banyak bahan bakar di sini, menggunakan hubungan perdagangan kita yang kuat dengan kawasan ini untuk membawa lebih banyak bensin, solar, dan pupuk ke Australia," kata Albanese.
Dia juga mencatat bahwa "tidak ada pemerintah yang dapat menjanjikan untuk menghilangkan tekanan yang disebabkan oleh perang ini."
"Ini adalah masa-masa yang tidak pasti, tetapi saya benar-benar yakin akan hal ini: kita akan menghadapi tantangan ini dengan cara Australia, bekerja sama dan saling menjaga, seperti yang selalu kita lakukan," tegasnya.
Albanese mengatakan meskipun Australia "bukan peserta aktif" dalam perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah, "semua warga Australia membayar harga yang lebih tinggi karena hal itu."
Eskalasi regional di Timur Tengah terus berlanjut sejak Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, menewaskan lebih dari 1.340 orang hingga saat ini, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Teheran telah membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.
Setidaknya 13 prajurit AS telah tewas dan puluhan lainnya terluka dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung.
Iran telah mempertahankan kendali efektif atas Selat Hormuz, jalur air penting untuk pasokan energi ke negara-negara Asia.
Kompleks Gereja Makam Suci atau Basilika Makam Suci di kawasan Kota Tua Yerusalem pada Maret 2010. (Wikimedia Commons)
JAKARTA - Umat Kristen Yerusalem mendesak para pemimpin gereja dunia untuk menentang pemerintah pendudukan Israel melampaui wewenangnya menghalangi ibadah di Gereja Makam Suci.
Desakan ini menyusul Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Katolik Yerusalem yang hendak merayakan Misa Minggu Palma dilarang masuk ke Gereja Makam Suci.
Selama berminggu-minggu sejak Israel bersama AS menyerang Iran mulai 28 Februari, sebagian besar wilayah Kota Tua Yerusalem ditutup secara sepihak pemerintah pendudukan Israel.
Pasukan keamanan Israel bersiaga di banyak titik di gerbang membatasi akses ke situs-situs suci umat Kristiani dan Islam di Yerusalem.
Masjid Al Aqsa juga ditutup sepihak. Umat Muslim tidak dapat mengakses tempat peribadatan suci tersebut, bahkan ketika sebagian besar dari bulan Ramadan hingga Idulfitri 2026.
Umat Muslim dilarang melaksanakan salat Jumat, tarawih, dan salat Idulfitri 2026 di dalam kompleks Masjid Al Aqsa, sehingga mereka memaksa salat di jalanan sekitar Kota Tua.
Bagian Gereja Makam Suci atau Basilika Makam Suci di kawasan Kota Tua Yerusalem pada 2017. (Wikimedia Commons)
Kepolisian Israel berdalih larangan masuk Gereja Makam Suci dan Masjid Al Aqsa untuk mengamankan dua situs agama tersebut dari potensi serangan Iran.
Namun, menurut laporan tim media Middle East Eye pada Rabu 1 April, warga Palestina yang tinggal di Yerusalem percaya bahwa pembatasan tersebut sebenarnya untuk menegaskan Israel bisa memperketat kendali atas Kota Tua yang diduduki.
Salah satunya pemilik toko setempat yang beragama Katolik menjadi sumber dengan syarat anonim karena khawatir akan keamanannya mengatakan bahwa Pizzaballa - seorang tokoh yang sangat dihormati dan disegani secara internasional di dalam Gereja Katolik - seharusnya menghadapi para tentara yang menghentikannya memasuki gereja daripada dengan patuh setuju untuk berbalik.
“Seharusnya dia menemukan cara lain,” kata sumber kepada tim. “Jika perlu, dia seharusnya berdoa di jalan,” lanjutnya.
Setelah ditolak masuk ke gereja, Pizzaballa malah memimpin kebaktian di Church of All Nations atau Gereja Semua Bangsa, di Bukit Zaitun di luar tembok Kota Tua.
Sumber tersebut mengatakan bahwa pendeta Italia itu telah bersikap salah karena membiarkan gereja terlibat dalam negosiasi mengenai situs-situs suci dengan otoritas Israel.
Israel menduduki Yerusalem Timur sejak 1967 dan telah dianggap ilegal menurut hukum internasional, serta ditegaskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2024.
“Dengan bernegosiasi, Anda mengakui otoritas Israel,” kata sumber itu.
Dia menambahkan bahwa komunikasi gereja yang taat pada otoritas pendudukan telah memungkinkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul sebagai pahlawan dan menampilkan dirinya sebagai “penyelamat”.
Pada Minggu malam, Netanyahu kemudian mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan otoritas Israel untuk memberikan Pizzaballa “akses penuh dan segera” ke Gereja Makam Suci.
Polisi Israel juga mengatakan telah berkoordinasi dengan pejabat gereja terkait ditiadakannya blokade sehingga perayaan Paskah bisa berlangsung.
Bagian Masjid Al Aqsa di Kota Tua Yerusalem. (Unsplash-Philippe Collard)
Kolonialisme di Kota Tua Yerusalem
Di mata umat Kristen Palestina, tidak ada alasan untuk berterima kasih kepada pemerintah pendudukan Israel karena hanya mengizinkan sebagian umat Kristen mengakses Gereja Makam Suci.
Bagi Israel, menghalangi pemeluk agama selain Yahudi melakukan ibadah di situs-situs suci di Yerusalem bisa dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan dahulu.
Selama Pekan Paskah, ketika umat Kristen memperingati penyaliban dan kebangkitan Yesus, penolakan masuk ke Gereja Makam Suci dianggap sebagai tindakan arogansi kolonial yang menghina.
Menurut pendapat banyak umat Kristen di Yerusalem, otoritas keagamaan -baik Katolik, Ortodoks, Armenia, atau dari denominasi lainnya- sudah lama terlalu tunduk kepada Israel.
Para kritikus menuduh para pejabat gereja lebih tertarik pada status dan hak istimewa yang diberikan Israel daripada melayani jemaat mereka.
“Gereja lebih tua dari negara dan kekaisaran. Ketika saya masih kecil, ayah saya akan mengambil cuti untuk pergi ke Kota Tua untuk menikmati tradisi. Sekarang siapa yang benar-benar ingin datang ke Kota Tua untuk diganggu oleh polisi Israel?” tambah sumber.
Gereja Makam Suci di kawasan Yerusalem yang diduduki Israel. (Wikimedia Commons)
Tim Middle East Eye kemudian mewawancarai sumber lain di lorong-lorong Kota Tua Yerusalem. Karena pasukan keamanan Israel terus mengawasi, mereka yang setuju berbicara, enggan menyebutkan nama ataupun identitas.
Termasuk seorang wanita yang menenteng belanjaanya ingin pulang ke rumah. “Lihatlah sekeliling,” katanya kepada tim, sambil menunjuk ke jalan-jalan yang kosong.
“Tidak ada perayaan. Pada waktu seperti ini, kota seharusnya ramai. Mereka membunuh setiap rasa sukacita,” sambungnya.
Banyak orang di sini berbagi rasa duka dan keputusasaan mereka. Mereka merasa jengkel atas alasan yang diberikan oleh otoritas pendudukan Israel karena kapanpun bisa menutup tempat-tempat suci di Yerusalem, yang melanggar hak kebebasan beribadah dan intimidatif hampir setiap hari.
Saat tim memasuki Gerbang Damaskus, seorang pemuda Palestina sedang digeledah oleh seorang tentara Israel.
Pasukan Israel juga terus-menerus hadir dan mengganggu di sekitar Gereja Makam Suci - secara terang-terangan menentang kesepakatan "status quo" yang telah lama berlaku yang seharusnya menyerahkan kendali gereja kepada umat Kristen.
Kompleks Gereja Makam Suci pada 8 Agustus 2008 di kawasan Kota Tua Yerusalem yang diduduki Israel. (Wikimedia Commons)
Terpisah, Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) telah memperingatkan bahwa "penolakan masuknya penjaga resmi situs suci tersebut merupakan tindakan penganiayaan agama yang terang-terangan, yang mencerminkan pelanggaran terhadap otoritas Waqf Yerusalem, penjaga Al-Aqsa."
Seiring kritik yang juga diutarakan oleh banyak warga Palestina, ICJP menuduh Israel menerapkan standar ganda. Otoritas pendudukan Israel telah "mengizinkan perayaan Purim Yahudi berlangsung di tempat lain di kota itu" pada awal perang Iran, bahkan ketika Israel sudah dibombardir oleh rudal Iran.
ICJP mencatat bahwa "media Israel telah melaporkan orang-orang muda yang mabuk menari di jalanan dengan kostum, mengelilingi sebuah kendaraan yang memutar musik keras, untuk merayakan Purim. Terlepas dari itu, penargetan [penghalangan ibadah] terhadap umat Kristen dan Muslim Palestina terus berlanjut."
Tibalah tim Middle East Eye di Gereja Makam Suci, tetapi pintunya terlihat tertutup dari kejauhan. Ketika tim mendekat, pasukan keamanan Israel mengusir.
Di atas pintu masuk Gereja Makam Suci tergantung bendera keamanan Israel - bagi warga Palestina, itu adalah tanda pendudukan asing ilegal.
Bagi mereka, menghalangi ibadah para jemaat adalah tindakan dominasi yang kejam, bukan - seperti yang diklaim Israel - kepedulian yang tulus terhadap keselamatan para umat Kristen.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr/DOK Presidential Communications Office (PCO)
JAKARTA — Juru bicara presiden, Claire Castro, mengatakan pemerintah Filipina akan memulai pembicaraan diplomatik dengan Iran untuk memastikan kelancaran pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk memimpin upaya menjaga keamanan pasokan energi negara itu.
"Presiden telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Tess Lazaro. Ia akan berbicara dengan Duta Besar Iran, kemungkinan besar besok (Rabu), atau pekan depan,” kata Castro dilansir ANTARA, Rabu, 1 April.
Pada akhir Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.
Iran membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi di kawasan itu menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair ke pasar global, sehingga memengaruhi ekspor dan produksi energi serta mendorong kenaikan harga.
Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif (Foto: Theresia Agatha/VOI)
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti dampak eskalasi konflik antara AS-Israel VS Iran terhadap industri manufaktur dalam negeri.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan, berdasarkan survei indeks kepercayaan industri (IKI) pada Maret 2026, dampak gejolak di Timur Tengah masih relatif terbatas pada subsektor tertentu.
Subsektor paling terdampak adalah industri yang mengandalkan bahan baku dari Timur Tengah serta rentan terhadap krisis logistik energi seperti pada industri petrokimia. Meski begitu, Febri menegaskan, gangguan di industri hulu seperti petrokimia akan berdampak terhadap berbagai industri hilir pengguna produk akhir.
Febri mencontohkan, tekanan yang sedang dialami oleh industri plastik berdampak terhadap pasokan dan harga kemasan di industri makanan dan minuman maupun industri pengguna plastik seperti otomotif. Dia menegaskan, sampai saat ini industri hulu masih berproduksi dengan menggunakan persediaan bahan baku yang ada.
Hanya saja, telah terjadi penyesuaian di pasar, antara lain dilakukan melalui kenaikan harga produk. Selain soal bahan baku, Febri mengingatkan, perang di Timur Tengah itu berdampak terhadap krisis logistik energi serta kenaikan biaya logistik untuk impor bahan baku maupun ekspor produk.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Febri mengatakan, dampaknya akan menekan kinerja IKI maupun Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur pada bulan-bulan berikutnya. Menghadapi situasi ini, Kemenperin mengimbau agar para pelaku industri untuk melakukan efisiensi penggunaan energi.
"Kami dari Kemenperin mengimbau kepada pelaku industri dan semua komponen pada ekosistem industri dalam negeri, pertama, melakukan efisiensi penggunaan energi. Kami berharap, industri segera beradaptasi dalam melakukan efisiensi penggunaan energi dan mengantisipasi kenaikan biaya logistik," kata Febri dalam Rilis IKI Maret 2026 di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa, 31 Maret.
Di samping itu, Febri juga menyoroti posisi nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Dia mengimbau, agar pelaku industri yang mengimpor bahan baku menggunakan fasilitas Local Currency Transaction (LCT) dari Bank Indonesia (BI) guna meredam dampak bagi tekanan kurs.
Di sisi lain, Febri mendorong agar industri berorientasi pasar ekspor bisa memanfaatkan momentum ini untuk memacu penjualan ke pasar global.
"Ini saatnya memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan daya saing atas produk manufaktur dari negara lain, terutama yang ada di pasar global. Kesempatan untuk membanjiri rantai pasok global dengan produk (dari) industri dalam negeri," ucapnya.
Menurut Febri, pemerintah akan berupaya mendukung industri dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga permintaan produk industri di pasar domestik.
"Kemenperin akan bekerjasama dengan kementerian lain, terutama agar demand domestik produk industri itu bisa dilindungi dari banjir produk impor," terangnya.
Pemerintah juga terus memonitor konsumsi rumah tangga, yang akan turut berdampak terhadap demand produk industri manufaktur. Menurut dia, berbagai program pemerintah di bidang ketahanan energi, ketahanan pangan serta program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah, merupakan bagian dari upaya menjaga demand produk manufaktur di dalam negeri.
Lebih lanjut, kata Febri, pemerintah pun akan terus mendorong program substitusi impor melalui penguatan rantai pasok industri dalam negeri yang mengandalkan bahan baku lokal.
"Kami yakin industri berdasarkan pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya seperti pandemi COVID-19 sudah memiliki lesson learned baik untuk menghadapi krisis dan tantangan cukup kuat di depan," jelasnya.
Adapun Kemenperin mencatat, indeks kepercayaan industri (IKI) pada Maret 2026 mencapai 51,86.
Angka tersebut turun drastis hingga 2,16 poin dibandingkan IKI pada Februari 2026 yang tercatat sebesar 54,02.
"IKI pada Maret 2026 mencapai 51,86, masih ekspansi meski melambat 2,16 poin dibandingkan dengan Februari 2026 sebesar 54,02. Selain itu, nilai IKI juga melambat 1,12 poin dibandingkan dengan nilai IKI Maret tahun lalu sebesar 52,98," terang Febri.
Ia menambahkan, pada Maret ini ada 16 subsektor mengalami ekspansif. Kontribusi dari 16 subsektor itu terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 78,3 persen.
Sementara itu, ada tujuh subsektor industri yang mengalami kontraksi Antara lain, industri minuman, industri pengolahan tembakau, industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
Kemudian, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri barang galian bukan logam, industri komputer, barang elektronik dan optik serta industri peralatan listrik.
Menurut dia, penurunan kinerja industri pada bulan ketiga terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Utamanya faktor musiman seiring dengan berlalunya sejumlah hari besar keagamaan seperti Imlek dan Lebaran. Kondisi itu membuat industri mengurangi produksi.
JAKARTA - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengusulkan anggaran tambahan sebesar 26,2 triliun won (Rp290 triliun), yang sebagian untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Tambahan anggaran itujuga mencakup pemberian bantuan tunai kepada sekitar 70 persen penduduk.
"Gelombang besar krisis dengan cepat mendekati perekonomian kami, didorong oleh peningkatan tajam tentang ketidakpastian di dalam dan luar negeri akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,"kata Menteri Perencanaan dan Anggaran KorselPark Hong-keunpada Selasa, 31 Maret dilansir ANTARA dari Yonhap.
Menurut laporan kantor berita Yonhap, usulan yang disetujui dalam rapat kabinet itu berfokus pada tiga hal utama, yakni menanggapi harga minyak yang tinggi, menstabilkan mata pencaharian, dan meminimalkan kerusakan industri sambil mengamankan rantai pasokan, demikian menurut Kementerian Perencanaan dan Anggaran Korsel.
Harga minyak global telah naik tajam karena Selat Hormuz secara efektif ditutupsejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dilakukan pada akhir Februari lalu hingga mengganggu pasokan minyak global. Korea Selatan sangat bergantung pada impor untuk energi.
Menteri Hong-keun menerangkan harga minyak tinggi dan inflasi memberikan bebanlebih berat kepada kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan generasi muda di Korea Selatan.
Komponen utama dari usulan tambahan anggaran tersebut adalah pemberian uang tunai sebesar 4,8 triliun won (Rp53,1 triliun) untuk 70 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah, kata kementerian tersebut.
Sekitar 35,8 juta warga Korea Selatan akan menerima sekitar 100 ribu won (Rp1,1 juta) dan 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang, dengan pembayaran yang dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan, wilayah, dan apakah penerima bantuan tinggal di daerah yang mengalami penurunan populasi.
Manfaat terbesar hingga 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang akan diberikan kepada penerima jaminan hidup dasar yang tinggal di wilayah metropolitan Seoul.
Sementara itu, sebanyak 5,1 triliun won (Rp56,5 triliun) lainnya akan dialokasikan untuk mendukung program pembatasan harga bahan bakar dan langkah-langkahmengatasi potensi gangguan pasokan nafta, bahan baku utama yang banyak digunakan dalam industri petrokimia dan industri lainnya.
Di bawah sistem pembatasan harga yang diadopsi pada Maret, Pemerintah Korea Selatan menetapkan harga maksimum untuk produk bahan bakar yang dipasokkilang minyak ke SPBU dan distributor ritel setiap dua pekan, yang mencerminkan perubahan harga minyak internasional.
Dari anggaran tambahan Rp56,5 triliun tersebut, sebanyak 87,7 miliar won (Rp971,8 miliar) di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan tingkat pengembalian biaya transportasi umum hingga 30persenselama enam bulan, sebagai tindak lanjut dari sistem rotasi kendaraan wajib selama lima hari.
Pemerintah Korea Selatan telahmemberlakukan sistem pembatasan kendaraan di sektor publik, sambil mendorong partisipasi sukarela dari sektor swasta dan mempromosikan penggunaan transportasi umum.
Kementerianmengatakan 9,7 triliun won (Rp107triliun) lainnya akan digunakan untuk memperkuat keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
Pengeluaran lainnya ialah1,9 triliun won (Rp21 triliun) untuk kewirausahaan pemuda dan dukungan lapangan kerja, 500 miliar won (Rp5,5 triliun) untuk transisi energi terbarukan, serta 700 miliar won (Rp7,7 triliun) untuk stabilisasi rantai pasokan.
Anggaran tambahan itu diusulkan tanpa menerbitkan obligasi tambahan, dengan menggunakan 25,2 triliun won (Rp279triliun) dari pendapatan pajak dan 1 triliun won (Rp11 triliun) dari dana publik.
"Pendapatan pajak tambahan ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dicapai di bawah pemerintahan saat ini, termasuk tingginyasektor semikonduktor dan kinerja pasar saham yang kuat," kata Menteri Hong-keun.
Partai-partai oposisi juga telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tambahan tersebut pada sidang pleno yang dijadwalkan pada Jumat (3/4).
ILUSTRASI/Kapal perang melintasi Selat Hormuz/FOTO Mass Communication Specialist 2nd Class Jason R. Zalasky via Wikimedia Commons
JAKARTA - Parlemen Iran akan mengenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz, di mana Teheran akan menjamin keselamatan pelayaran kapal sekaligus mengenakan biaya transit.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri ParlemenAlaeddin Boroujerdipada Senin, 30 Maret.
"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut,"kata Boroujerdi seperti dikutippenyiar IRIB dilansir ANTARA dari Sputnik.
Boroujerdi menerangkan tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin Iran. Teheran, sambungnya, juga akan menjamin keamanan kapal dan memberlakukan tarif transit.
Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.
Eskalasi konflik di sekitar Iran telah menyebabkan blokadede factodi Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global. Blokade itu juga berpengaruh terhadap tingkat ekspor dan produksi minyak di kawasan tersebut. Akibatnya, harga bahan bakar meningkat di sebagian besar negara di dunia.
