JAKARTA – Pengadilan Jerman memutuskan bahwa platform media sosial X, yang dimiliki oleh Elon Musk, harus memberikan akses informasi kepada peneliti untuk melacak penyebaran informasi yang dapat memengaruhi pemilu.
Pengadilan distrik Berlin mengeluarkan keputusan tersebut pada Jumat 7 Februari setelah menerima gugatan mendesak dari dua kelompok hak sipil yang membutuhkan data untuk memantau misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu nasional Jerman pada 23 Februari.
"Menunggu lebih lama untuk mengakses data ini akan merusak proyek penelitian pemohon, karena periode menjelang pemilu sangatlah krusial," demikian isi putusan pengadilan.
Pengadilan juga menyatakan bahwa X tidak menanggapi permintaan informasi yang diajukan sebelumnya, dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk menanggung biaya pengadilan sebesar 6.000 euro (sekitar Rp96 juta).
"Ini adalah kemenangan besar bagi kebebasan penelitian dan demokrasi kita," kata Simone Ruf, pengacara dari German Society for Civil Rights (GFF), salah satu penggugat dalam kasus ini.
Hingga saat ini, pihak X belum memberikan tanggapan resmi terkait putusan pengadilan.
X Wajib Membuka Akses Data Pemilu
GFF bersama Democracy Reporting International berargumen bahwa X memiliki kewajiban berdasarkan hukum Uni Eropa untuk menyediakan akses data yang terorganisir bagi para peneliti. Informasi seperti jangkauan unggahan, jumlah dibagikan, dan jumlah suka memang tersedia, tetapi sulit diakses secara massal karena harus ditelusuri secara manual melalui ribuan unggahan.
Dengan putusan ini, X diwajibkan untuk memberikan akses data tersebut mulai sekarang hingga beberapa waktu setelah pemilu berlangsung.
Keputusan ini semakin relevan mengingat kekhawatiran mengenai penyebaran misinformasi di X, terutama setelah Elon Musk secara terbuka mendukung partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD), yang saat ini menempati posisi kedua dalam jajak pendapat di belakang partai konservatif.
"Hanya AfD yang bisa menyelamatkan Jerman," tulis Musk dalam unggahannya pada Januari lalu, sebelum mengadakan wawancara langsung dengan pemimpin AfD, Alice Weidel.
Keputusan pengadilan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memastikan transparansi informasi dan mengurangi risiko manipulasi pemilih menjelang pemilu Jerman.
Posting Komentar