JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa menolak usulan baru Israel untuk mengendalikan pengiriman bantuan di Gaza.
Guterres mengatakan usulan tersebut berisiko mengendalikan lebih jauh dan membatasi bantuan secara kejam hingga ke kalori dan tepung terakhir.
"Saya tegaskan kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas," kata Guterres kepada wartawan dilansir Reuters, Selasa, 8 April
Tidak ada bantuan yang dikirimkan ke daerah Palestina yang berpenduduk sekitar 2,1 juta orang itu sejak 2 Maret.
Israel mengatakan tidak akan mengizinkan masuknya semua barang dan perbekalan ke Gaza sampai militan Palestina Hamas membebaskan semua sandera yang tersisa.
COGAT, badan militer Israel yang mengoordinasikan bantuan, pekan lalu bertemu dengan badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan internasional dan mengatakan bahwa mereka mengusulkan "mekanisme pemantauan dan pemasukan bantuan yang terstruktur" untuk Gaza.
"Mekanisme ini dirancang untuk mendukung organisasi-organisasi bantuan, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke penduduk sipil yang membutuhkan, daripada dialihkan dan dicuri oleh Hamas," tulis COGAT di X pada Minggu.
Jonathan Whittall, pejabat senior bantuan PBB untuk Gaza dan Tepi Barat, mengatakan tidak ada bukti pengalihan bantuan.
Israel bulan lalu melanjutkan pembomannya di Gaza setelah gencatan senjata selama dua bulan dan mengirim pasukan kembali ke daerah itu.
"Gaza adalah ladang pembantaian – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung," kata Guterres saat ia kembali menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, gencatan senjata permanen, dan akses kemanusiaan penuh di Gaza.
"Dengan titik-titik penyeberangan ke Gaza ditutup dan bantuan diblokade, keamanan menjadi kacau dan kapasitas kami untuk mengirim telah dicekik," imbuhnya.
"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban yang tegas berdasarkan hukum internasional – termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional," kata Guterres.
Itu berarti Israel harus memfasilitasi program bantuan dan memastikan standar makanan, perawatan medis, kebersihan, dan kesehatan masyarakat di Gaza.
"Tidak satu pun dari itu terjadi hari ini," sambung Guterres.
Posting Komentar