JAKARTA — Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan dirinya bertanggung jawab untuk memaksimalkan kepentingan Jepang dengan membangun hubungan yang baik dengan China melalui dialog, di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara akibat pernyataannya tentang Taiwan.
Hubungan Tokyo dan Beijing memburuk setelah Takaichi awal bulan ini menyatakan serangan militer terhadap Taiwan dapat menimbulkan “situasi yang mengancam keberlangsungan” bagi Jepang.
Pernyataan itu ditafsirkan sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam merespons skenario tersebut.
China yang dipimpin Partai Komunis menganggap Taiwan sebagai provinsi yang harus dipersatukan kembali dengan daratan, jika perlu dengan kekuatan militer. Beijing bersikukuh isu Taiwan, yang diperintah terpisah sejak berpisah pada 1949 akibat perang saudara, merupakan urusan internal.
Dalam debat parlemen satu lawan satu dengan pimpinan partai oposisi pada Rabu, Takaichi mengatakan pernyataannya pada 7 November itu disampaikan dengan tulus untuk menjawab pertanyaan spesifik terkait kemungkinan respons Jepang terhadap keadaan darurat yang melibatkan pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.
Takaichi, yang juga memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP), mengatakan pemerintah akan membuat penilaian komprehensif terkait definisi situasi yang mengancam keberlangsungan dengan mempertimbangkan seluruh informasi dan meninjau keadaan yang berkembang.
Kekhawatiran meningkat atas dampak dari perselisihan diplomatik tersebut. Sejumlah kegiatan politik, bisnis, dan kebudayaan di kedua negara dilaporkan ditunda atau dibatalkan.
Pernyataan Takaichi itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan Yoshihiko Noda, ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang, yang turut meragukan paket stimulus senilai sekitar 21,3 triliun yen (140 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,3 kuadriliun) untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Paket tersebut disetujui pekan lalu oleh Takaichi, yang dipandang sebagai tokoh berhaluan fiskal longgar.
Rencana stimulus itu memicu pelemahan yen dan penjualan obligasi pemerintah Jepang karena adanya kekhawatiran kondisi fiskal negara, yang sudah menjadi yang terburuk di antara negara-negara maju dengan total utang lebih dari dua kali ukuran ekonominya, dapat semakin memburuk.
Takaichi mengatakan pemerintahnya akan mengambil langkah yang diperlukan setelah mengkaji apakah pergerakan pasar valuta asing belakangan ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi.
Posting Komentar