JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,36 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Nusron mengatakan, usulan tambahan tersebut diperuntukkan demi memastikan kelancaran program yang telah dirancang pihaknya supaya berjalan dengan optimal.
"Kami untuk tahun depan kalau ingin optimal masih membutuhkan usulan tambahan biaya, yang kami usulkan adalah Rp3,63 triliun," ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juli.
Nusron menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp7,7 triliun berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dia bilang, pagu indikatif tersebut dinilai belum memenuhi kebutuhan anggaran pada tahun depan untuk pelaksanaan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga biaya dukungan manajemen.
Adapun usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,36 triliun itu mayoritas bakal dialokasikan untuk mendukung belanja pegawai mencapai Rp1,76 triliun.
Pasalnya, kata Nusron, akan ada 1.324 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diangkat di tahun itu.
Kemudian untuk program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp33,94 miliar demi mendukung pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Kami harapkan Komisi II berikan dukungan, terutama masalah tambahan anggaran ini supaya percepatan PTSL lebih masif di kalangan masyarakat," tuturnya.
Adapun total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 adalah Rp4,44 triliun, dari sebelumnya Rp6,45 triliun sebelum mendapatkan efisiensi Rp2,011 triliun.
Posting Komentar